Komisi V DPRD Jawa Barat Menerima Audiensi DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara
TINTAJABAR.ID, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan Noorwangsanegar (LSMPN) Jawa Barat, Senin (20/01/2025). Dalam kesempatan tersebut audiensi dihadari oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf,M.Ag.
Dalam kesempatan tersebut pula Ketua DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara Provinsi Jawa Barat Andi Nenie Srilestari. S.Pd..M.Si. menjelaskan, "Kami sudah beraudensi dengan Komisi V dan diterima oleh Wakil Ketua Maulana karena ada dua audensi jadi dibagi dua, kita diruang komisi IV namun beliau dari komisi V, "ujarnya
Beberapa permasalahan yang disampaikan hari ini termasuk dari Suryadi Wakil Ketua DPD beserta jajarannya dan pengurus turut hadir dan telah menyampaikan aspirasi nya tentang beberapa kasus-kasus yang ditemukan di dunia pendidikan, diantaranya adalah :
1. Zonasi
2. Permasalahan dengan Komite Sekolah
3. Penuntasan ijazah
4. Sistem pendidikan yang ada tidak merata
Berlangsung pembahasan sekitar dunia pendidikan dalam hal zonasi dan PPDB dibahas oleh wakil ketua LSM Pendidikan Noorwangsanegara Prov Jabar DR.Ito Turyandi , S.Ap.,M.Ap. yang begitu rumit bahkan terkadang zonasi terdekat pun tidak dapat masuk disekolah terdekat tersebut sehingga banyak terjadi kepindahan kartu keluarga adalah solusi bagi orang tua siswa agar putra-putrinya dapat memasuki sekolah negeri.
Hal ini sangat merugikan bagi orang tua siswa yang lainnya yang berdomisili disekitar sekolah tersebut sehingga banyak yang tersisih dari fihak sekolah itu.
Sementara dari salah satu pengurus menyampaikan program PIP tidak merata hal ini dikarenakan banyaknya data yang masuk ke program PIP sementara mereka adalah putra-putri golongan rendah maka timbul pertanyaan mengapa harus dipermasalahkan gol 1 dan 2 sementara mereka juga membutuhkan PIP namun tidak terakomodir sehingga menjadi permasalahan di masyarakat, disampaikan oleh Bu Eli yang merupakan salah satu pengurus DPD.
Dalam hal lain Neng Wina sebagai Humas DPD menyampaikan bahwa komite sekolah dan korlas saranya harus dihapuskan dikarenakan orang tua siswa tidak memiliki kemampuan ekonomi yang sama, seperti pungutan pariwisata dan lainnya.
Tidak kalah penting dengan hal Dosen honorer swasta yaitu Dr. H.Arief Syafrudin, S.Ag., M.Kom.i. yang menyatakan seorang dosen honorer tidak pantas menerima honor dengan kisaran yang relatif kecil ( sekitar Rp 500.000,- / bulan berdasarkan SKS jam mengajarnya apalagi jika kampus yang ditempati mengajar sulit mendapatkan mahasiswa sehingga mengharapkan agar dosen honorer swasta mendapat kan upah yang sesuai dengan UMR.
Hal ini juga pernah disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang diterima oleh ibu Hj.Ledia Hanifa Amaliah , S.Si.,M. PSi.T. di kantor dan beliau menyarankan agar mengajukan surat ke komisi X beserta rencana program dosen dan hak dosen swasta untuk memenuhi UMR agar lebih layak.
Demikian pula halnya yang disampaikan oleh Ketua LSM Pendidikan Noorwangsanegara Prov Jabar Ibu Andi Nenie Srilestari,S.Pd.,M.Si. tentang zonasi dan penahanan ijazah yang berada di SMK BSC kota Bandung.
Orang tua siswa ( ibu Hamidah ) padahal sudah menjual sebuah motor dan membayar pada fihak sekolah sejumlah Rp 6.000.000,- dan sisa cicilanya sebesar Rp 5.390.000,- , bahkan Ketua LSM Pendidikan Noorwangsanegara Prov Jabar mendampingi sampai ke sekolah namun tetap tidak diberikan ijazahnya dengan alasan sudah menjadi ketentuan fihak Yayasan sekolah tersebut sehingga Ketua DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara Prov Jabar menemui KCD 7 Bapak Asep Yudi SSTP., MAP untuk meminta solusi pada tanggal 16 Januari 2025.
Hal ini juga sudah pernah disampaikan pada KCD 7 sebelumnya.
Andi Nenie Srilestari,S.Pd.,M.Si sebagai Ketua LSM Pendidikan Noorwangsanegara jalur MOU SMA negeri 14 kota Bandung harus transparan sehingga tidak menimbulkan saling tuding diantara fihak terkait.
Ditemukannya beberapa hal-hal yang sebenarnya harus kita bahas dan harus kita sampaikan, karena hal pendiddikan ini sangat penting di Jawa Barat, banyak anak-anak yang sekolahnya tidak ada ditempatnya jauh dari rumahnya, katena tadi sudah disampaikan dari Kabupaten Bandung yaitu di daerah Cangkuang.
Masih sambung Neni, "Sehingga banyak anak-anak yang yang tidak sekolah mohon perhatiannya untuk Dewan yang ada di Komisi V Provinsi Jawa Barat agar dikondisikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat." Harap Ketua DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara bersama jajarannya
"Kita ini diterima dengan baik karena beliau juga aktivis pendiddikan sehingga kita nyambung dengan beliau karena beliau sering meng-up di media tentang anggaran-anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran. Jadi sangat luar biasa beliau juga akan membantu menyampaikan aspirassi kita yang diterima pada hari ini Senin (20/01/25) Kota Bandung Jawa Barat
Hal senadapun disampaikan oleh Wakil Ketua DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara Dr Ito Turyandi S.A.P.,M.A.P, "Bapak Dewan sangat memberi atensi yang luar biasa, mudah-mudahan dengan begitu beliau juga faham betul tentang pendidikan Jawa Barat." tandasnya
Demikian hasil pertemuan dengan komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Semoga banyak manfaat bagi masyarakat luas dalam hal pendidikan Aamiin ya rabbal alamin.
Penulis : Frisca
Posting Komentar